LBB TANGSEL

Bagian ini akan mengupas latar belakang sosiologis dan filosofis dari pembuatan Perda ini.

• Identitas Daerah: Penjelasan bahwa masyarakat asli Tangerang Selatan merupakan suku Betawi, sehingga kebudayaan Betawi tidak terpisahkan dari sejarah daerah tersebut.

• Nilai Luhur: Pemaparan mengenai budaya masyarakat Betawi sebagai sistem nilai dan adat istiadat yang berisi pengetahuan, keyakinan, dan tata cara untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

• Amanat Konstitusi: Relevansi dengan UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) terkait upaya negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

• Urgensi Peraturan: Penjelasan bahwa di tengah dinamika peradaban dunia, kebudayaan Betawi memerlukan payung hukum yang memadai dan terpadu untuk menjamin pelestariannya.

2. Asas dan Tujuan Pelestarian Kebudayaan Betawi

Bagian ini membedah fondasi dari pelaksanaan pelestarian berdasarkan Perda.

• Enam Asas Utama: Elaborasi mengenai asas keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, keterpaduan, dan keberlanjutan dalam pelestarian budaya.

• Tujuan Perlindungan: Analisis mengenai upaya melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi.

• Pemahaman dan Kepedulian: Fokus pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Betawi.

• Penguatan Jati Diri: Penjelasan tentang bagaimana pengembangan budaya Betawi ini pada akhirnya bertujuan memperkuat jati diri kebudayaan nasional.

3. Peran Sentral Pemerintah Daerah dan BAMUS Betawi

Bagian ini merinci siapa saja aktor utama yang bertanggung jawab menggerakkan pelestarian ini.

• Tugas Pemerintah Daerah: Penjabaran tugas pemerintah, mulai dari menyediakan sarana prasarana, mengelola informasi, hingga meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak cipta seniman Betawi.

• Wewenang Pemerintah: Penjelasan kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelestarian, dan menetapkan mekanisme pendanaan.

• Rencana Induk Jangka Panjang: Pembahasan mengenai kewajiban penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat arah kebijakan dan target penyelenggaraan.

• Posisi BAMUS Betawi: Analisis mengenai peran Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (BAMUS Betawi) sebagai organisasi induk dan mitra representatif pemerintah daerah yang bertugas mengoordinasikan upaya pelestarian.

4. Hak, Kewajiban, dan Partisipasi Masyarakat

Bagian ini menyoroti bahwa pelestarian bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat luas.

• Hak Masyarakat: Penjelasan hak warga untuk menggunakan aspek kebudayaan Betawi, memberikan masukan kepada pemerintah, dan turut serta menetapkan kebijakan.

• Bentuk Peran Serta: Detail partisipasi masyarakat seperti melakukan inventarisasi nilai tradisi, penggalian sejarah, sosialisasi, dan publikasi.

• Tanggung Jawab Pembiayaan Mandiri: Penjelasan bahwa pembiayaan kegiatan pelestarian yang diinisiasi masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri, meskipun pemerintah dapat memberikan bantuan.

5. Tiga Pilar Pelestarian: Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Ini adalah bagian inti dari artikel yang membahas langkah-langkah konkret sesuai hukum.

• Upaya Perlindungan: Pemaparan langkah registrasi, pendaftaran hak kekayaan intelektual, inventarisasi, dan penegakan hukum.

• Upaya Pengembangan: Analisis program pengembangan melalui penelitian, kajian, penciptaan model baru, hingga penyelenggaraan lomba kebudayaan secara periodik.

• Integrasi ke Pendidikan: Pembahasan kewajiban penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum muatan lokal di tingkat SD dan SMP, serta peningkatan kualitas pendidiknya.

• Upaya Pemanfaatan: Strategi pendayagunaan objek kebudayaan untuk pengembangan wisata, pergelaran budaya, dan pengemasan bahan ajar.

6. Integrasi Simbol Budaya Betawi di Ruang Publik dan Industri Pariwisata

Bagian ini sangat menarik untuk dibahas karena menyentuh kehidupan sehari-hari warga dan pelaku usaha di Tangerang Selatan.

• Pakaian Adat: Aturan penggunaan pakaian adat Betawi pada peringatan ulang tahun daerah, Lebaran Betawi, dan minimal satu hari kerja dalam seminggu bagi aparatur pemerintah daerah.

• Ornamen Khas: Kewajiban menempatkan ornamen Betawi pada bangunan publik pemerintah serta gapura atau tugu batas wilayah.

• Kewajiban Pelaku Pariwisata: Analisis mendalam tentang aturan bagi pengelola hotel yang wajib menampilkan kesenian dan hidangan khas Betawi pada minggu keempat setiap bulan, ulang tahun daerah, dan Lebaran Betawi.

• Ruangan dan Cinderamata: Aturan pemberian nama ruangan di hotel/rumah makan dengan ikon budaya Betawi, serta kewajiban penyediaan cinderamata Betawi di tempat hiburan dan biro perjalanan.

7. Sistem Informasi, Pengawasan, dan Sanksi Hukum

Bagian ini fokus pada bagaimana Perda ini ditegakkan dan diawasi.

• Pusat Data Kebudayaan: Rencana pemerintah mengembangkan informasi lengkap terkait jenis kesenian, sejarah, bahasa, sastra, film, hingga kuliner khas Betawi.

• Pembinaan dan Evaluasi: Langkah-langkah pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, serta evaluasi penyelenggaraan secara berkala.

• Sanksi Administratif: Konsekuensi bagi pihak (orang atau badan hukum) yang melanggar ketentuan penggunaan pakaian adat atau bahasa, yang dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, hingga penundaan layanan publik.

8. Penutup dan Kesimpulan

• Harapan Masa Depan: Evaluasi singkat mengenai implementasi Perda sejak diundangkan pada 9 Juli 2019.

• Sinergi Bersama: Kesimpulan bahwa keberhasilan pelestarian budaya Betawi di Tangerang Selatan mutlak membutuhkan sinergi antara pemerintah, BAMUS Betawi, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.